Paket Bali Beri Kelonggaran Subsidi Pertanian
TEMPO.CO - Paket Bali Beri Kelonggaran Subsidi Pertanian
TEMPO.CO, Denpasar - Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) ke-9 baru ditutup kemarin dengan menghasilkan kesepakatan berupa Paket Bali. Paket itu berisi tiga poin utama, yaitu Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation), Pertanian (Agriculture), dan Least Developed Countries (LDCs).
"Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, kami para menteri dari WTO menyetujui untuk memberikan fleksibilitas bagi negara berkembang untuk menerapkan program ketahanan pangan," ujar Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan, yang juga berperan sebagai ketua dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9, Ahad, 8 Desember 2013.
Pertemuan tersebut seharusnya sudah diakhiri pada Jumat, 6 Desember 2013, namun, karena perundingan masih alot, negosiasi dilanjutkan hingga Sabtu kemarin. Beruntung, akhirnya delegasi dari 160 negara (termasuk Yaman) akhirnya berhasil mencatat sejarah baru perundingan WTO setelah terhenti selama 12 tahun untuk menyelesaikan Putaran Doha.
Salah satu topik perjuangan untuk membuahkan Paket Bali sempat terhalang oleh sikap India yang ingin menaikkan subsidi pertanian untuk negara berkembang yang semula dibatasi maksimal 10 persen dari output nasional. Dalam negosiasi tersebut, negara maju seperti Amerika Serikat sesungguhnya telah setuju untuk membuat kelonggaran subsidi namun dalam jangka waktu tertentu.
Majelis akhirnya menyetujui solusi yang menyebutkan bahwa anggota WTO menyetujui penempatan mekanisme interim untuk melakukan negosiasi guna menghasilkan solusi permanen yang akan diadopsi dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-11 yang akan digelar empat tahun lagi.
Selama masa interim tersebut, setiap anggota yang tergabung dalam WTO harus menahan diri untuk tidak membawa aduan soal subsidi pertanian dalam penyelesaian sengketa WTO. Artinya, selama jangka waktu tersebut negara-negara berkembang dapat memberikan subsidi pertanian di atas ketentuan 10 persen.
Paket Bali ini merupakan upaya untuk menyukseskan Agenda Pembangunan Doha yang telah dimulai pada 2001, dan hingga kini belum selesai. Dengan kesepakatan Paket Bali ini, negara-negara anggota WTO akan lebih yakin untuk dapat menyelesaikan Putaran Doha nantinya.
Paket Bali yang disepakati mencakup sepuluh poin pembahasan yang meliputi isu fasilitasi perdagangan, general services untuk pertanian, public stockholding untuk ketahanan pangan, Tariff Rate Quota untuk produk pertanian, persaingan ekspor, perdagangan kapas, ketentuan asal barang, perlakuan khusus terhadap penyedia jasa dari negara kurang berkembang, Duty-Free and Quota-Free (DFQF) untuk negara kurang berkembang, dan mekanisme pengawasan Special and Differential Treatment terhadap negara kurang berkembang.
"Masyarakat dunia akan mendapatkan manfaat dari paket ini, dari komunitas bisnis, mereka yang mencari pekerjaan, masyarakat miskin, mereka yang bergantung pada skema ketahanan pangan, petani negara berkembang, petani kapas negara berkembang, dan perekonomian negara kurang berkembang secara keseluruhan," ujar Direktur Jendral WTO, Roberto Azevedo.
PINGIT ARIA
No comments:
Post a Comment